Bulan Sabit Merah Indonesia

Untuk Kemanusiaan dan Perdamaian

Forward Legal Formal dan Catatan Sejarah

– Mesir,Yunani, Persia, (Asal Usul Lambang)

– Lambang ‘Palang’ Mendunia (Perang Salib)

– Abad 19 – 20 berdiri ICRC, Perang Dunia I,II, Konvensi Jenewa, Lambang Bulan Sabit Merah lahir, (Legal Formal) – Kolonial membawa Lambang ‘Palang’ ke Hindia Belanda (Sejarah) – ada Laskar Kemerdekaan yg melawan Kolonial dgn Lambang ‘Palang” (Sejarah)

– NICA membebaskan tawanan Tentara Belanda dari Jepang dimana NICA mengaktifkan Organisasi Palang Merah  (Sejarah)

– NICA Agresi I & II (Sejarah)

– 1958-1976, Demokrasi Terpimpin, Presiden mengeluarkan UU ikut Palang Merah, Indonesia terdaftar di ICRC, Darah dianggap masalah Kemanusiaan keluar Kepres Pengelolaan Darah dipegang PMI (Legal Formal)

– Protokol I,II,III Konvensi Jenewa dan Statuta Internasional (-2005)

– 1990-an-REFORMASI berdiri Organisasi Relawan berlambang Bulan Sabit Merah, Aksi Kemanusiaan Nasional dan Internasional, Mer-C,BSMI,BSMM, Hilal Ahmar,dll tersebar di penjuru Nusantara.

– 1999-2005 Kerusuhan Dalam Negeri, Ambon,Poso, Maluku, Tual,Galela, dll. Adakah Lambang Palang Merah dipakai sbg Ban Lengan Militer kala itu?

– 2000-2009 RUU Lambang Palang Merah: Tujuan:

    – Ingin Meratifikasi Konvensi Jenewa

    – Mengatur Penggunaan Lambang Palang Merah untuk Militer saat Perang/Konflik

    – Mengatur Penggunaan Lambang Palang Merah ntuk Perhimpunan ‘Nasional’

    – ‘Banyak’ Produk Pasar menggunakan Lambang Palang Merah

Penyalahgunaan Lambang Palang Merah dan Lambang Lain selain Palang Merah dalam Konvensi Jenewa DIDENDA dan DIHUKUM PENJARA (Pasal 37) ” Konsekuensi Logis”: Ilegal Lambang Bulan Sabit Merah Haram Lambang Bulan Sabit Merah Delegitimasi Lambang Bulan Sabit Merah

– Bagaimana dengan Relawan Kemanusiaan yg meyakini dan tetap menggunakan Lambang Bulan Sabit Merah ?

Pada tahun 2000, ketika memasuki Amandemen ke II UUD 1945, suatu daftar panjang HAM dimasukkan kedalam Konstitusi, yaitu pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J UUD 1945. Dengan demikian HAM tidak lagi semata-mata hak moral dan hak atas dasar UU. Tapi HAM sudah merupakan bagian dari hak-hak Konstitusional yang mesti di patuhi oleh pembuat UU (pemerintah dan DPR) dan jajaran aparat yudisial. Atau dalam UUD 1945 juga diatur hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (pasal 22, pasal 23, dan pasal 25), hak atas perkumpulan damai (pasal 24 (1)), hak atas kebebasan berserikat (pasal 24 (1) (2)), (pasal 28 F), hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (pasal 28 E (3)). International Convention on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHS) ) telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005. Oleh karena itu produk hukum internasional tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, Negara yakni pemerintah terikat untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya di bawah KIHS. Pada sisi yang lain, setiap orang yang tinggal di wilayah dan yurisdiksi Indonesia berhak untuk memperoleh penghormatan dan perlindungan hak-hak asasinya, sebagaimana tertuang dalam KIHS. Penghormatan dan perlindungan ini wajib diberikan oleh Negara, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya. KIHS memuat 24 (dua puluh empat) hak-hak dasar. Pasal argumen kebebasan menggunakan Lambang Bulan Sabit Merah:

1. Pasal 9 Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi.

2. Pasal 17 Hak atas kebebasan dan keleluasaan pribadi (privacy).

3. Pasal 18 Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

4. Pasal 19 Hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat.

5. Pasal 21 Hak atas perkumpulan damai.

6. Pasal 22 Hak atas kebebasan berserikat

UU HAM UU No.39 Tahun 1999 juga mengatur Kebebasan HAM di Indonesia.

– Mesir,Yunani, Persia, (Asal Usul Lambang)

– Lambang ‘Palang’ Mendunia (Perang Salib)

– Abad 19 – 20 berdiri ICRC, Perang Dunia I,II, Konvensi Jenewa, Lambang Bulan Sabit Merah lahir, (Legal Formal) – Kolonial membawa Lambang ‘Palang’ ke Hindia Belanda (Sejarah) – ada Laskar Kemerdekaan yg melawan Kolonial dgn Lambang ‘Palang” (Sejarah)

– NICA membebaskan tawanan Tentara Belanda dari Jepang dimana NICA mengaktifkan Organisasi Palang Merah  (Sejarah)

– NICA Agresi I & II (Sejarah)

– 1958-1976, Demokrasi Terpimpin, Presiden mengeluarkan UU ikut Palang Merah, Indonesia terdaftar di ICRC, Darah dianggap masalah Kemanusiaan keluar Kepres Pengelolaan Darah dipegang PMI (Legal Formal)

– Protokol I,II,III Konvensi Jenewa dan Statuta Internasional (-2005)

– 1990-an-REFORMASI berdiri Organisasi Relawan berlambang Bulan Sabit Merah, Aksi Kemanusiaan Nasional dan Internasional, Mer-C,BSMI,BSMM, Hilal Ahmar,dll tersebar di penjuru Nusantara.

– 1999-2005 Kerusuhan Dalam Negeri, Ambon,Poso, Maluku, Tual,Galela, dll. Adakah Lambang Palang Merah dipakai sbg Ban Lengan Militer kala itu?

– 2000-2009 RUU Lambang Palang Merah: Tujuan:

    – Ingin Meratifikasi Konvensi Jenewa

    – Mengatur Penggunaan Lambang Palang Merah untuk Militer saat Perang/Konflik

    – Mengatur Penggunaan Lambang Palang Merah ntuk Perhimpunan ‘Nasional’

    – ‘Banyak’ Produk Pasar menggunakan Lambang Palang Merah

Penyalahgunaan Lambang Palang Merah dan Lambang Lain selain Palang Merah dalam Konvensi Jenewa DIDENDA dan DIHUKUM PENJARA (Pasal 37) ” Konsekuensi Logis”: Ilegal Lambang Bulan Sabit Merah Haram Lambang Bulan Sabit Merah Delegitimasi Lambang Bulan Sabit Merah

– Bagaimana dengan Relawan Kemanusiaan yg meyakini dan tetap menggunakan Lambang Bulan Sabit Merah ?

Pada tahun 2000, ketika memasuki Amandemen ke II UUD 1945, suatu daftar panjang HAM dimasukkan kedalam Konstitusi, yaitu pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J UUD 1945. Dengan demikian HAM tidak lagi semata-mata hak moral dan hak atas dasar UU. Tapi HAM sudah merupakan bagian dari hak-hak Konstitusional yang mesti di patuhi oleh pembuat UU (pemerintah dan DPR) dan jajaran aparat yudisial. Atau dalam UUD 1945 juga diatur hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (pasal 22, pasal 23, dan pasal 25), hak atas perkumpulan damai (pasal 24 (1)), hak atas kebebasan berserikat (pasal 24 (1) (2)), (pasal 28 F), hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (pasal 28 E (3)). International Convention on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHS) ) telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005. Oleh karena itu produk hukum internasional tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, Negara yakni pemerintah terikat untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya di bawah KIHS. Pada sisi yang lain, setiap orang yang tinggal di wilayah dan yurisdiksi Indonesia berhak untuk memperoleh penghormatan dan perlindungan hak-hak asasinya, sebagaimana tertuang dalam KIHS. Penghormatan dan perlindungan ini wajib diberikan oleh Negara, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya. KIHS memuat 24 (dua puluh empat) hak-hak dasar. Pasal argumen kebebasan menggunakan Lambang Bulan Sabit Merah:

1. Pasal 9 Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi.

2. Pasal 17 Hak atas kebebasan dan keleluasaan pribadi (privacy).

3. Pasal 18 Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

4. Pasal 19 Hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat.

5. Pasal 21 Hak atas perkumpulan damai.

6. Pasal 22 Hak atas kebebasan berserikat

UU HAM UU No.39 Tahun 1999 juga mengatur Kebebasan HAM di Indonesia.

– Mesir,Yunani, Persia, (Asal Usul Lambang)

– Lambang ‘Palang’ Mendunia (Perang Salib)

– Abad 19 – 20 berdiri ICRC, Perang Dunia I,II, Konvensi Jenewa, Lambang Bulan Sabit Merah lahir, (Legal Formal) – Kolonial membawa Lambang ‘Palang’ ke Hindia Belanda (Sejarah) – ada Laskar Kemerdekaan yg melawan Kolonial dgn Lambang ‘Palang” (Sejarah)

– NICA membebaskan tawanan Tentara Belanda dari Jepang dimana NICA mengaktifkan Organisasi Palang Merah  (Sejarah)

– NICA Agresi I & II (Sejarah)

– 1958-1976, Demokrasi Terpimpin, Presiden mengeluarkan UU ikut Palang Merah, Indonesia terdaftar di ICRC, Darah dianggap masalah Kemanusiaan keluar Kepres Pengelolaan Darah dipegang PMI (Legal Formal)

– Protokol I,II,III Konvensi Jenewa dan Statuta Internasional (-2005)

– 1990-an-REFORMASI berdiri Organisasi Relawan berlambang Bulan Sabit Merah, Aksi Kemanusiaan Nasional dan Internasional, Mer-C,BSMI,BSMM, Hilal Ahmar,dll tersebar di penjuru Nusantara.

– 1999-2005 Kerusuhan Dalam Negeri, Ambon,Poso, Maluku, Tual,Galela, dll. Adakah Lambang Palang Merah dipakai sbg Ban Lengan Militer kala itu?

– 2000-2009 RUU Lambang Palang Merah: Tujuan:

    – Ingin Meratifikasi Konvensi Jenewa

    – Mengatur Penggunaan Lambang Palang Merah untuk Militer saat Perang/Konflik

    – Mengatur Penggunaan Lambang Palang Merah ntuk Perhimpunan ‘Nasional’

    – ‘Banyak’ Produk Pasar menggunakan Lambang Palang Merah

Penyalahgunaan Lambang Palang Merah dan Lambang Lain selain Palang Merah dalam Konvensi Jenewa DIDENDA dan DIHUKUM PENJARA (Pasal 37) ” Konsekuensi Logis”: Ilegal Lambang Bulan Sabit Merah Haram Lambang Bulan Sabit Merah Delegitimasi Lambang Bulan Sabit Merah

– Bagaimana dengan Relawan Kemanusiaan yg meyakini dan tetap menggunakan Lambang Bulan Sabit Merah ?

Pada tahun 2000, ketika memasuki Amandemen ke II UUD 1945, suatu daftar panjang HAM dimasukkan kedalam Konstitusi, yaitu pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J UUD 1945. Dengan demikian HAM tidak lagi semata-mata hak moral dan hak atas dasar UU. Tapi HAM sudah merupakan bagian dari hak-hak Konstitusional yang mesti di patuhi oleh pembuat UU (pemerintah dan DPR) dan jajaran aparat yudisial. Atau dalam UUD 1945 juga diatur hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (pasal 22, pasal 23, dan pasal 25), hak atas perkumpulan damai (pasal 24 (1)), hak atas kebebasan berserikat (pasal 24 (1) (2)), (pasal 28 F), hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (pasal 28 E (3)). International Convention on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHS) ) telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005. Oleh karena itu produk hukum internasional tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, Negara yakni pemerintah terikat untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya di bawah KIHS. Pada sisi yang lain, setiap orang yang tinggal di wilayah dan yurisdiksi Indonesia berhak untuk memperoleh penghormatan dan perlindungan hak-hak asasinya, sebagaimana tertuang dalam KIHS. Penghormatan dan perlindungan ini wajib diberikan oleh Negara, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya. KIHS memuat 24 (dua puluh empat) hak-hak dasar. Pasal argumen kebebasan menggunakan Lambang Bulan Sabit Merah:

1. Pasal 9 Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi.

2. Pasal 17 Hak atas kebebasan dan keleluasaan pribadi (privacy).

3. Pasal 18 Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

4. Pasal 19 Hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat.

5. Pasal 21 Hak atas perkumpulan damai.

6. Pasal 22 Hak atas kebebasan berserikat

UU HAM UU No.39 Tahun 1999 Pun juga mengatur Kebebasan HAM di Indonesia.

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: