Bulan Sabit Merah Indonesia

Untuk Kemanusiaan dan Perdamaian

inilah RUU “Kepalangmerahan” (dahulu LPM)

Mengais Jenazah diantara puing pesawat

Mengais Jenazah diantara puing pesawat

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
KEPALANGMERAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa kegiatan kemanusiaan berupaya untuk mendukung tujuan negara            dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk menciptakan ketertiban dunia dan berkeadilan sosial;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan negara membentuk perhimpunan nasional yang menggunakan lambang kepalangmerahan sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal;

c. bahwa dengan telah diratifikasinya Konvensi Jenewa Tahun 1949, dengan Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958 yang mengatur tentang keikutsertaan negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, mewajibkan negara untuk menerapkannya dalam sistem hukum nasional
d. bahwa pengaturan menegani kepalangmerahan belum diatur dalam suatu Undang-Undang;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepalangmerahan;

Mengingat :

1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Keikutsertaan Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 1958);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPALANGMERAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepalangmerahan adalah seluruh bentuk kegiatan gerakan kemanusiaan.
2. Lambang Palang Merah Indonesia adalah simbol yang berbentuk palang merah pada suatu dasar putih dengan atau tnpa kata-kata palang merah

3. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya di singkat PMI adalah perhimpunan nasional yang bersifat independen dan nirlaba yang bibentuk oleh Presiden berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan menjadi anggota Gerakan Kemanusiaan Internasional .
4. Lambang Palang Merah Indonesia adalah suau simbol yang berbentuk palang merah yang berciri-ciri tertentu yang digunakan secara resmi oleh perhimpunan nasional Indonesia.

5. kegiatan Kemanusiaan adalah kegatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, pandangan politik atau kriteria lain yang serupa.

6. Konflik bersenjata adalah suatu konflik yang terjadi ketika dikerahkannya angkatan bersenjata antar negara atau kekerasan bersenjata berkepanjangan antara pihak berwenang pemerintah dan kelompok – kelompok bersenjata terorganisir, atau antar kelompok semacam tu dalam suatu negara.

7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporosi

8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaiaman di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, serta perangkat daerah sebaga unsur penyelenggara pemerintahan.

10. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Pengaturan Kepalangmerahan bertujuan :

  1. mengatur  penggunaan Lambang Palang Merah;
  2. menertibkan pengguna Lambang Palang Merah pada masa konflik bersenjata dan pada masa damai;
  3. mencegah dan menanggulangi peniruan serta penyalahgunaan Lambang Palang Merah, dan
  4. mengatur tentang Perhimpunan Nasional.

BAB II

BENTUK DAN PENGGUNAAN

LAMBANG PALANG MERAH INDONESIA

Bagian kesatu

Bentuk

Pasal 3

(1)  lambang Palang Merah dibuat dengan warna merah di atas dasar putih dengan ketentuan panjang palang horizontal dan panjang palang merah vertikal berukuran sama.

(2)  Ketentuan mengenai spesifikasi teknis Lambang Palang Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Peggunaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Lambang Palang Merah sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal  dalam kegiatan kemanusiaan.

Paragraf 2

Tanda Pelindung

Pasal 5

(1)  Lambang Palang Merah sebagai tanda pelindung digunakan Tentara Nasional Indonesia pada masa damai dan pada masa konflik bersenjata.

(2)  Penggunaan Lambang Palang Merah sebagai tanda pelindung oleh  Tentara Nasional Indonesia  sebagaimana maksud ayat (1) hanya digunakan oleh:

  1. dinas kesehatan;
  2. tenaga kesehatan;
  3. rohaniawan;

Penjelasan:

Rohaniawan yang dimaksud adalah pemimpin agama yang ahli dalam kerohaian yang memperoleh tugas dalam melakukan pelayanan kerohanian sesuai dengan agama yang dianut (Islam,Kristen Protestan,Kristen Katolik,Budha,Hndu, dan Konghucu) yang ditugaskan dalam membantu tugas-tugas kemiliteran Tentara Nasional Indonesia .

  1. Sarana atau unit transportasi kesehatan kesehatan; dan
  2. Fasilitas dan peralatan medis.

Pasal 6
(1) Selain oleh Tentara Nasional Indonesia , Lambang Palang Merah sebagai tanda pelindung dapat digunakan oleh:

  1. perhimpunan nasional;
  2. tenaga kesehatan sipil;
  3. rohaniwan sipil
  4. rumah sakit sipil
  5. sarana atau unit-uni transportasi kesehatan sipil; dan
  6. organisasi kemanusiaan lainnya

(2)  Penggunaan Lambang Palang Merah oleh selain Tentara Nasional Indonesia sebagaimana maksud pada ayat (1) dapat dilakukan  setelah mendapat izin Menteri.

(3)  Ketentetuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7
(1) Tenaga Kesehatan dan rohaniawan  Tentara Nasional Indonesia, petugas Palang Merah Indonesia, tenaga kesehatan dan rohaniawan sipil, serta organisasi kemanusiaan lain menggunakan tanda pelindung berbentuk kartu identitas dan ban lengan yang dikeluarkan oleh Menteri.

(2) Kartu identitas dan ban lengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dibawa dan digunakan selama bertugas.
(3) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, bahan, dan spesifikasi kartu identitas dan ban lengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

Tenaga Kesehatan dan rohaniawan  Tentara Nasional Indonesia, petugas PMI, tenaga kesehatan dan rohaniawan sipil, serta organisasi kemanusiaan lain menggunakan tanda pelindung di dada dan/atau ban lengan pada lengan kiri.

Pasal 9

Lambang Palang Merah yang digunakan sebagai tanda pelindungharus dibuat dalam ukuran yang memudahkan untuk diidentifikasi dari jarak jauh.

Penjelasan:

Ukuran yang mudah untuk diidentifikasi dari jarak jauh adalah ukurannya harus dibuat besar, sehingga jelas terlihat dari jarak pandang darat, laut, dan udara.

Pasal 10

Lambang Palang Merah yang digunakan sebagai tanda pelindung sbagaimana dimaksud dalam pasal 9 tidak ditambah dengan gambar, tulisan, atau tanda dalam bentuk apa pun.

Pasal 11

(1)  Penggunaan Lambang Palang Merah sebagai tanda pelindung pada bangunan ditempatkan pada atap bangunan.

(2)  Penggunaan Lambang Palang Merah sebagai tanda pelindung pada kendaraan darat, pesawat udara, dan kapal laut,ditempatkan pada semua sisi kendaraan dan dapat disertai dengan penggunaan sinyal yang biasa digunakan sesuai dengan ketentuan hukum atau kebiasaan internasional.

Penjelasan Ayat (2):

Yang dimaksud dengan ketentuan hukum atau kebiasaan internasional adalah sesuai dengan  ketentuan hukum humaniter internasional, namun jika belum diatur dalam hukum humaniter internasional, maka digunakan kebiasaan internasional.

Pasal 12

Dalam hal terjadi sengketa bersenjata, para pihak yang terlibat dalam pertikaian harus menghormati dan/atau memberikan perlindungan kepada mereka atau obyek yang menggunakan Lambang Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah Internasional hsebagai tanda pelindung sesuai dengan ketentuan hukum humaniter Internasional.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan objek  adalah Tenaga kesehatan dan rohaniawan Tentara Nasional Indonesia, petugas PMI, tenaga kesehatan dan rohaniawan sipil, serta organisasi kemanusiaan lain, unit dan transportasi kesehatan, serta fasilitas dan peralatan medis.

Pasal 13

Ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 12 dapat juga diberlakukan pada saat terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan.

Paragraf 3

Tanda Pengenal

Pasal 14

Penggunaan Lambang Palang Merah sebagai tanda pengenal digunakan baik pada masa damai maupun pada masa konflik bersenjata.

Pasal 15

(1)   Lambang Palang Merah sebagai tanda pengenal hanya digunakan untuk memberi tanda pengenal kepada anggota, tenaga kesehatan, unit atau sarana transportasi kesehatan, serta fasilitas dan perlayan medis dari perhimpunan nasional.

(2)   Lambang Palang Merah sebagai tanda pengel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)   Dapat digunakan oleh pihak lain untuk tujuan yang mendukung kegiatan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan ketua perhimpunan nasional.

(4)   Ketentuan mengenai penggunaan Lambang Palang Merah sebagai tanda pengenal oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Komite Internasional Palang Merah, Federasi Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional serta Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah negara lain.

Pasal 16

(1)  Perhimpunan nasional dapat menggunakan Lambang Palang Merah sebagai tanda pengenal untuk mendukung:

  1. Penyebarluasan hukum humaniter internasional
  2. Kegiatan kemanusiaan.

(2)  Tanda pengenal seagaimana maksud pada ayat (1) dapat digunakan pada barang-barang bantuan yang diberikan kepada korban konflik bersenjata dan korban bencana.

Pasal 17

(1)  Lambang Palang Merah sebagai tanda pengenal digunakan sebagai:

  1. Lambang pelengkap
  2. Lambang dekoratif; dan
  3. Lambang asosiatif.

(2)  Penggunaan Lambang Palang Merah sebagai Lambang Asosiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hars setelah mendapat ijin Ketua Perhimpunan nasional.

Penjelasan Ayat (1):

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lambang pelengkap” adalah lambang yang digunakan oleh perhimpunan nasional yang dapat diterapkan  pada bendera, papan alamat, pelat kendaraan, semblem staff, yang menunjukan bahwa seseorang atau objek tersebut mempunyai keterkaitan dengan perhimpunan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lambang dekoratif” adalah lambang yang digunakan oleh perhimpunan nasional yang tampak pada  medali, kancing atau penghargaan  lainnya, publisitas atau gambaran dekoratif.

Huruf  c

Yang dimaksud dengan “lambang asosiatif” adalah lambang yang tampak pada pos pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, seperti di pinggir jalan, di dalam stadion atau ruang-ruang publik lainya atau pada unit transportasi bukan ilik Perhimpunan nasional tetapi di cdangkan untuk tindakan darurat yang bebas biaya kepada warga sipil yang cidera atau sakit.

Pasal 18

(1)  Ukuran Lambang Palang Merah sebagai tanda engenal harus dibuat lebih kecil daripada ukuran Lambang Palang Merah sebagai tanda pelindung.

(2)  Lambang Palang Merah Sebagai tanda pengenal dapat di gunakan secara bersamaan dengan tanda pelindung

BAB III

PALANG MERAH INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

(1)  Perhimpunan nasional yang melaksanakan Kegiatan Kepalangmerahan di Indonesia adalah PMI

(2)  PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi yang ditunjuk Pemerintah untuk menjalankan kegiatan kepalangmerahan menurut Konvensi Jenewa.

Penjelasan ayat (2):

Yang dimaksud dengan Konvensi Jenewa adalah Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta protokal tambahan I dan II yang telah di ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 58 tahun 1959.

 

Bagian Kedua

Koordinasi

(1)  PMI berkoordinasi dengan pihak lain yang berwenang dalam melakukan kegiatan kemanusiaan.

(2)  Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada masa damai dan masa konflik bersenjata.

Penjelasan :

Pihak lain antara lain instansi yang bertanggung jawab dalam bidang penanggulangan bencana, instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pencarian dan pertolongan, organisasi kemanusiaan lainnya.

Bagian Ketiga

Kerja Sama

Pasal 21

(1)  Dalam melaksanakan kegiatan kepalangmerahan PMI dapat bekerja sama dengan :

  1. Komite Internasional Palang Merah
  2. Federasi Internasional dan organisasi kemanusiaan internasional ;
  3. perhimpunan nasional negara lain:
  4. organisasi internasional; dan
  5. organisasi kemanusiaan lainnya.

 

Penjelasan ;

Yang dimaksud dengan “organisasi kemanusiaan lainnya” antara lain: Bulan Sabit Merah Indonesia, Mercy Corps., dan lain-lain.

 

Bagian Keempat

Lambang PMI

Pasal 22

(1)      Lambang PMI adalah Lambang Palang Merah yang dilingkari garis merah berbentuk bunga melati berkelopak lima di atas dasar putih.

(2)      Lambang PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungi sebagai tanda pengenal

(3)      Ketentuan mengenai spesifikasi teknis Lambang PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 23

Lambang PMI hanya di gunakan oleh komponen, fasilitas dan peralatan medis, bangunan sarana atau unit-unit transportasi kesehatan, dan sarana lain yang berkaitan dengan kegiatan PMI.

Penjelasan:

yang di maksud dengan “sarana lain” misalnya barang bantuan kemanusiaan.

Pasal 24

(1)      Lambang PMI hanya dapat digunakan oleh pihak lain untuk tujuan yang mendukung kegiatan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan Ketua Umum PMI.

(2)      Dalam hal pihak lain menggunakan Lambang PMI bersama dengan logo atau merek suatu produk barang atau jasa untuk kepentingan mendukung kegiatan kemanusiaan, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan PMI.

Bagian Kelima

Pendanaan

Pasal 25

(1)        Pendanaan PMI diperoleh dari:

  1. sumbangan masyarakat dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang waktu melalui berbagai usaha;
  2. usaha-usaha lain yang tidak mengikat sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)        Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 26

(1)  Pengelolaan pendanaan PMI dilaksanakan secara transpraran, tertib, dan akuntabel sseuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan.

(2)  Pengelolaan pendanaan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diaudit secara berkala oleh akuntan publik.

Yang dimaksud secara berkala “ dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 27

Ketenteuan mengenai struktur organisasi, komponen, tugas, wewenang dan tanggungjawab PMI diatur dalam Anggaran Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga PMI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bab IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

Peran serta masyarakat dalam kegiatan kepalangmerahan dapat dilakukan mellui:

a.pemberian bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dn prasaranan dalam kegiatan kepalangmerahan;

b.partisipasi dalam kegiatan kepalangmerahan; dan

c.pengawasan terhadap kegiatan kepalangmerahan

BAB V

LARANGAN

Pasal 29

Setiap orang dilarang menggunakan Lambang Palang Merah pada ban lengan atau ditempatkan pada atap bangunan dengan tujuan sebagai tanda pengenal.

Pasal 30

Setiap orang dalam konflik bersenjata dilarang menggunakan Lambang Palang Merah untuk  tujuan mengelabui pihak lawan yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang.

Pasal 31

Setiap orang dilarang menggunakan Lambang Palang Merah dan atau Lambang Palang Merah Indonesia yang berdasarkan bentk dan/atau warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahmengertian terhadap penggunaan Lambang Palang Merah Indonesia.

Pasal 32

Setiap orang dilarang menyalahgunakan kan Lambang Palang Merah dan atau Lambang Palang Merah Indonesia pada benda, bangunan, dan sarana trasportasi yang digunakan untuk kegiatan diluar kegiatan kepalangmerahan.

Pasal 34

Setiap orang dilarang :

  1. menggunakan Lambang Palang Merah dan atau Lambang Palang Merah Indonesia  sebagai merek dari suatu produk barang atau jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu; dan/atau
  2. menggunakan Lambang Palang Merah dan atau Lambang Palang Merah Indonesia untuk reklame atau iklan komersial.

Pasal 35

Anggota Tentara Nasiional Indonesia dilarang menggunakan Lambang Palang Merah sebagai tanda pelindung selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau kepentingan militer.

BAB V

Ketentuan Pidana

Pasal 36

Setiap orang  yang tidak menghirmati dan/atau tidak memberikan perlindungan sebagaimana maksud dalam pasal 12 yang mengakibatkan:

  1. orang yang menggunakan lambang tersebut luka-luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidanan denda  paling banyak Rp.50,000,000 (lima puluh juta rupiah).
  2. matinya orang yang menggunakan lambang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidanan denda  paling banyak Rp.250,000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  3. rusak atau hancurnya bangunan, sarana, atau fasilitas yang menggunakan lambang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tigaa) tahun dan/atau pidanan denda  paling banyak Rp.100,000,000 (seratus juta rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang menggunakan Lambang Palang Merah sebagai tanda pengenal selain anggota, tenaga kesehatan, sarana atau unit transportasi kesehatan, serta fasilitas dan peralatan medis yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan tanpa mendapat persetujuan ketua perhimpunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau  pidana dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 38

Setiap orang yang menggunakan Lambang Palang Merah ssebagai tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau  pidana dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang yang dalam konflik bersenjata menyalahgunakan  Lambang Palang Merah untuk tujuan mengelabui pihak lawan yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau  pidana dengan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang menyalahgunakan Lambang Palang Merah yang berdasarkan bentuk dan/atau warna, baik sebagian maupun seluruhnya menimbulkan kerancuan dan kesalahmengertian terhadap penggunaan Lambang Palang Merah sebagaimana dalam Pasal 31 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau  pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang menyalahgunakan Lambang Palang Merah dan/atau Lambang Palang Merah Indonesia sebagai tanda pengenal untuk kegiatan yang bertentangan dengan Hukum humaniter  internasional dan prinsip dasar  gerakan kemanusiaan internasional dengan tujuan kepentingan pribadi sebagaimana dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau  pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 42

Setiap orang yang memenggunakan Lambang Palang Merah dan/atau Lambang Palang Merah Indonesia sebagai tanda pengenal untuk kegiatan kemanusiaan dengan tujuan  kepentingan pribadi sebagaimana dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau  pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 43

Setiap orang yang menggunakan Lambang Palang Merah dan/atau Lambang Palang Merah Indonesia pada benda,bangunan, dan sarana transportasi yang digunakan untuk kegiatan diluar kegiatan  kemanusiaan  sebagaimana dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau  pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 44

Setiap orang yang menggunakan Lambang Palang Merah dan/atau Lambang Palang Merah Indonesia sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu   sebagaimana dalam Pasal 34 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau  pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 45

Setiap orang yang menggunakan Lambang Palang Merah dan/atau Lambang Palang Merah Indonesia untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau  pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 46

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang menggunakan Lamabang Palang Merah sebagai tanda pelindung  selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penggunaaan Lambang Palang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Lambang PMI yang telah digunakan oleh sertiap orang yang tidak berhak berdasarkan Undang-Undang ini wajib diganti dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak mulai  Undang-Undang ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Lambang Palang Merah atau Lambang Palang Merah Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 49

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal …

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Amir Syamsuddin

LAMPIRAN I

LAMBANG PALANG MERAH (TANDA PELINDUNG)

                                                             a                             b     

                                                            

                                               k            l                              c              d

 

 

 

                                               j             i                              f               e

 

                                                             h                             g

Penjelasan:

  1. Umum
  1. a.      Tanda Palang Merah diatas dasar putih
  2. b.     Ukuran panjang cpalang horizontal sama dengan panjang palang vertikal.
  3. a.      Ukuran jarak antara titik-titik:
  1. Perbandingan ukuran

A s / d b = b s / d c= c s/ d d = d s / d e = e s/ d f = f s /d g = g s / d h = h s/d I = I s/d j = j s/d k = k s/d l = l s/d a.

  1. b.     Apabila ditarik garis imajinasi dari titik-titik:

L s/d c; c s/d f; f s/d I; I s/d l; maka seakan-akan diperoleh lima buah bujur sangkar yang sama.

LAMPIRAN II

LAMBANG PALANG MERAH INDONESIA

A         B

Penjelasan:

  1. 1.      Umum

Tanda Palang Merah dengan lingkaran Bunga harus selalu berwarna merah dan terletak diatas dasr warna putih.

  1. 2.      Perbandingan ukuran

a.  Perbandingan ukuran Palang Merah sama seperti pada ketentuan Lampiran I;

b. Lingkaran Bunga dibuat dengan menggabungkan lima buah busur dan lingkaran bulat seperti membentuk gambar bunga berkelopak lima;

c. Perbandingan antara lebar bidang palang dengan kontr bunga (A:B) adalah 5:1

*data per 24 September 2012

14 thoughts on “inilah RUU “Kepalangmerahan” (dahulu LPM)

  1. Dina Silva on said:

    Sebagai informasi, tanda palang disana tak perlu dikaitkan dengan kata-kata “rohaniwan” karena palangnya berukuran sama dan tidak membentuk salib. Sebagai negara demokrasi yg penduduknya menganut agama berbeda-beda, sudah selayaknya yg digunakan palang merah, tetapi kalau Indonesia adalah negara berdasarkan hukum Islam seperti Malaysia dan negara2 Timteng, mereka lebih nyaman memakai bulan sabit

  2. aryonegoro on said:

    lebih baik temen2 bsmi ganti warna bulan sabitnya….jgn merah dunk…
    “prinsip” KESATUAN….di dalam satu negara hanya ad satu perhimpunn naseonal…
    kan udah jelas bahwa d negara Indonesia dari dulu seblm BSMI lahir…udah ad yang namanya PALANG MERAH INDONESIA…makanya belajar sejarah dunk…
    yg d akui oleh jenewa hanyalah PMI Bkn BSMI…..TRIMA KASIH..

  3. acmad aulya r on said:

    salam kemausiaan…

    maju terus!!!!kibarkan sabit merah!selamatkan nyawa manusia!siapapun itu…

  4. Mungkin Palang Merah takut saingan ama BSMI..
    Makanya perlu adanya Undang-undang Palang Merah..
    Selama ini kan yang aktif di bidang Kemanusiaan kan BSMI…
    Palang Merah hanya di kenal sebagai Pemasok darah saja..
    Nga Lebih…

    Coba siapa yang di kirim ke Palestina ketika Israel menyerang?
    BSMI bukan PMI…

  5. Kenapa jauh ke Libanon kan pada kejadian yang sama terjadi Gempa di Papua yang juga membutuhkan bantuan kita… Apakah karena mereka orang Islam maka kita tolong dulu… apakah di Papua tidak ada orang Islam…. Tau ahhh…. gelap…
    masalah saingan mah silahkan sejak dulu keknya banyak organisasi Kemanusiaan yang ada di Indonesia MOSLEM RELIEF, CRS, CARE, OXFAM dll, masak sekarang PMI harus kuatir saingan…cuman lambangnya ngga ada yang pake bulan sabit merah itu aja….
    Semakin banyak yang membantu masyarakat semakin baik… hanya saja apabila ingin membantu secara internasional maka seharusnyalah mengikuti aturan main Internasional…
    Coba dirikan aja pabrik minuman lokal biasa kita kasih merek COCA-COLA … ntar liat sendiri deh.. gimana.. justru yang begini yang cuman mau dompleng nama besar…..soalnya di dunia internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah artinya sama.. dan diakui sebagai satu arti… dll, dll, dll panjang deh ceritanya… Kalau atas dasar saya muslim dan kita negara muslim, yapp saya setuju bahwa apabila dimungkinkan negara kita ganti lambang menjadi Bulan Sabit Merah seperti kebanyakan negara muslim lainnya… Palang Merah harus diganti dengan cara yang baik tentunya… dan semua PMI Daerah dan Cabang PMI yang disahkan juga akan diganti lambangnya jadi BSMI.. trus BSMI gimana setelahnya…. mungkin keknya di merger… so.. jangan berantem melulu… jangan2 ntar saudaraku semua harus bergabung…
    Wasalam..

  6. @komentar paling pertama. wah-wah, salib bermakna relijius itu banyak variannya bung. gugling aja deh. tapi pertanyaan mendasarnya adalah, istilah kegiatan kepalangmerahan itu adalah sendiri sangat rancu. kenapa tidak kegiatan kemanusiaan? RUU ini sih sampah!!!

  7. setuju!! @ geleng2 : RUU ini sih sampah!!!

  8. F. Zulkarnaen on said:

    Kemanusiaan itu tidak punya simbol, jadi sebaiknya tidak usah ribut memikirkan simbol. Bulan Sabit Merah atau Palang Merah sama saja, mau pakai yg mana juga tidak usah diributkan. Jangan sampai hal yg tidak esensial mengganggu tugas utama PMI/BSMI.

  9. Abu Sabrina on said:

    Kalau negara sudah ngatur2 ya pigimana … sami’na wa atha’na.
    Tapi ane yakin bagi sebagian besar orang gak masalah BSMI mau pakai warna merah, hijau, atau pink. Kehadiran antum di daerah2 yg kaum muslimin membutuhkan bantuan merupakan bukti nyata. Fokus tetap membantu saudara2 seiman … karen ini yang nanti akan antum pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Terus maju … jangan patah arang.
    Jangankan ganti warna, … sekalian saja ganti nama, yang penting bakti antum buat kaum muslimin tetap nyata.

  10. Sayyidati Rahmawati on said:

    Tak perlu gusar dengan adanya RUU tersebut
    ,Allohu Akbar!!! Alloh Maha Penolong….

  11. tetap aja yg namanya palang merah itu Red Cross, Cross = Salib, walaupun palangnya sama panjang. Para Ksatria perang salib dulu juga mendapat penghargaan Iron Cross, Silver Cross, Grand Knight Cross dari Gereja dan Kerajaan para pendukung pasukan salib.
    Termasuk juga pada perang -perang lainnya hingga kini. Juga gelar-gelar lainnya bagi mereka yang berjasa.
    By the way, kenapa ya.. Henry Dunant pakainya lambang Palang Merah? Kenapa tidak Bunga Merah, Daun Merah??? Kenapa, Ya???

  12. Bukanpmi on said:

    Salam sejarah Perang Salib Red Cross dan Red Crescent adalah lambang kesatuan medis yang disepakati tidak boleh diserang pihak lawan.
    Jelas2 red cross adalah bawaan penjajah Belanda yang beragama nasoro.
    Cross bisa dilihat juga muncul di banyak bendera negara Eropa, meskipun bentuknya bervariasi.
    Indonesia mayoritas Islam, jadi untuk apa pakai lambang red cross? PMI dan BSMI dilebur saja jadi satu menjadi dengan lambang bulan sabit. Pakai demokrasi, pemungutan suara saja. Minoritas kan pasti kalah.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: