Bulan Sabit Merah Indonesia

Untuk Kemanusiaan dan Perdamaian

Archive for the month “Juni, 2009”

Pendekatan Empowerment

Empowerment atau Pemberdayaan, merupakan isu penanggulangan masalah sosial kesehatan yang sudah mendunia dan banyak diterapkan baik negara maju maupun negara-negara berkembang. Ketika banyak keluhan bahwa banyak lembaga pelayanan yang memberikan bantuan untuk korban-korban bencana yang sifatnya hanya insidental, sementara kebutuhan jangka panjang mereka banyak dilupakan disaat mereka tidak lagi memiliki sumber daya lagi.

Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) menerapkan pendekatan Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) untuk kondisi tertentu. sebut saja Aceh dan Klaten (Yogyakarta) yang keduanya tertimpa bencana yang sangat dasyat, ‘tsunami’ bantuan banyak mengalir ke kantong-kantong posko bantuan. disaat waktu berjalan, banyak yang berbondong-bondong hengkang melupakan bahwa mereka masih menyisakan duka. Di Kota Banda Aceh BSMI mendirikan RSU Bulan Sabit Merah Indonesia tepatnya di jl. Lamlagang Kota Banda Aceh, sebagai kelanjutan penanganan bencana dari emergency hingga pasca bencana. Disamping itu juga memberikan pelayanan kesehatan jangka menengah dan jangka panjang. yang perlu dicatat adalah seluruh staff RSU BSMI di Banda Aceh adalah dari warga setempat. atas fasilitasi BSMI pusat, pelatihan dan pendidikan manajemen serta ketrampilan teknis lainnya, BSMI merekrut Relawan yang kemudian mereka menjadi staff untuk menjalankan RSU tersebut tentunya dengan pengawasan agar prinsip profesionalitas tetap terjaga. dari masyarakat Aceh untuk warga Aceh. Kini seluruh warga Aceh mengenal adanya Lambang Bulan sabit Merah sebagai keseharian tanda pengenal pelayanan kemanusiaan bagi mereka. hal yang serupa juga terjadi di Klaten (Yogyakarta), BSMI mendirikan PPKR (Pusat Pelayanan Kesehatan dan Rehabilitasi).

Sebuah tanda terimakasih yang begitu mengharukan adalah ketika ada warga yang begitu bahagia ketika mereka dioperasi untuk dicabut pen (korban patah tulang). padahal hingga kini masih banyak warga yang belum dioperasi. Dinas kesehatan setempat mengucapkan sangat terimakasih atas kiprah BSMI membantu pelayanan di wilayah mereka. PPKR memiliki staff dan relawan dari warga setempat terdiri dari tenaga medis dan non medis. bertempat di Jl. Brambanan dekat Jalan raya Solo-Yogyakarta, Klaten, BSMI bersinergi memberikan pelayanan kesehatan, bahkan untuk melakukan tindakan operasi Klinik tersebut mampu melaksanakannya.

Ciri pemberdayaan masyarakat adalah adanya partisipasi dari warga untuk kemudian menjadi kader lalu memberikan pelayanan yang diberikan oleh sebuah lembaga. BSMI yang bergerak dibidang kesehatan dengan keterlibatan warga setempat bersama-sama memberikan kontribusi pelayanan kesehatan untuk masyarakat pasca bencana. oleh karenanya, dalam blog ini BSMI tetap menampilkan donasi untuk korban gempa Yogyakarta-Jawa tengah dan sekitarnya serta peduli Aceh. bahkan tragedi situ Gintung BSMI memiliki daerah binaan dan saat ini terus berjalan program trauma healing bagi ibu-ibu. BSMI berusaha meminimalisir efek ketergantungan bantuan dari warga, dengan training khusus bagi kader setempat, maka dengan adanya sebuah pusat pelayanan yang tenaganya dari warga setempat maka pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan inilah yang menjadi salahsatu nilai plus BSMI dimata aktivis kemanusiaan dan dimata internasional.

Perhimpunan-Perhimpunan Kemanusiaan

Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) merupakan organisasi non pemerintah, sama seperti Palang Merah Indonesia (PMI). ini yang mesti dipahami oleh masyarakat. Pesan itulah yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Depkes RI Bpk Rustam Pakkaya. dari info tersebut, tim BSMI merumuskan kembali analisa organisasinya.

Baik BSMI maupun PMI Keduanya sama- sama diakui de jure maupun de facto. BSMI terdaftar di Departemen Hukum dan Ham dan masuk dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara RI, sedang PMI melalui Kepres RI ditahun 50-an (saat itu pemerintahan demokrasi terpimpin). BSMI pun telah terdaftar di Departemen Dalam Negeri sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan. tidak dapat dielakkan sejarah kolonialisme Belanda

Ketum BSMI,Menkes RI,Kepala Pusat Penangg Krisis Depkes RI

Ketum BSMI,Menkes RI,Kepala Pusat Penangg Krisis Depkes RI

membawa lambang Palang Merah masuk ke Indonesia (Hindia Belanda) waktu itu, dan sebagian laskar kecil Palang Merah membantu melawan penjajah. dan Palang Merah juga digunakan untuk membebaskan tawanan Belanda serta warga asing yang ditahan Jepang yang kemudian Belanda melancarkan Agresinya berkali-kali. Bulan Sabit Merah Indonesia yang usianya sangat muda mendapat penghargaan tertinggi, para relawannya mendapat Satya Lencana Bidang Kesehatan/Sosial di tahun 2005 dan melanglang buana membawa nama besar Indonesia ke beberapa negara konflik/bencana seperti Irak, Pakistan, Libanon dan terakhir adalah Gaza-Palestina.

Kedua lembaga ini sama-sama memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia, sangat arif tidak ada mana yang lebih dahulu ada maupun lembaga yang baru hadir. wacana satu negara satu lambang kemanusiaan adalah agenda internasional yang ditujukan sebenarnya untuk menghindari penyimpangan lambang tersebut sebagai tanda pengenal kemanusiaan, namun pemikiran parsial timbul dimana-mana bahwa selain lambang A yang sudah muncul maka haram lambang B, tidak boleh ada lambang lain yang ‘diakui’. Guru Besar Fakultas Hukum UI Prof. Sri Setiarini memandang bahwa dalam Konvensi Jenewa jelas-jelas tidak ada klausul satu negara satu lambang, yang ada hanyalah protokol-protokol tambahan diluar Konvensi Jenewa yang mengatur penggunaan untuk negara-negara, maka keliru bila satu negara satu lambang berdasarkan Konvensi Jenewa. Untuk internal suatu negara maka BSMI dapat diakui berdasarkan eksistensi dan kontribusi kepada negara.

Pemikiran komprehensif dibutuhkan dalam memahami rumitnya persoalan ada tidaknya, legal atau ilegal, haram atau tidak haram, sebuah lembaga kemanusiaan di Indonesia. Negara ini menjunjung tinggi demokrasi kebebasan dan multikultur. Jika BSMI dianggap LSM maka sebenarnya PMI juga LSM, keduanya sama-sama tidak mendapatkan APBN, bahkan alat kesehatan maupun sarana milik negara justeru banyak digunakan oleh PMI. Kritik disampaikan Menteri Kesehatan RI bahwa terjadi tarik menarik kepentingan Fasilitas Transfusi Darah yang banyak ‘dikuasai’ PMI sementara alatnya adalah milik negara dan masyarakat mengatakan bahwa banyak kendaraan operasional PMI yang ber plat merah. kedua lambang Palang Merah maupun Bulan Sabit Merah sama-sama diakui. sangat tidak fair jika anggapan bahwa BSMI lembaga pengekor atau plagiat, disisi lain kontribusi yang diberikan berdasarkan semangat kemanusiaan untuk membangun bangsa ini untuk lebih baik.

 Diatas hukum adalah moral dan moral merupakan bahasa nurani, keikhlasan dan integritas relawan BSMI maupun PMI patut kita hargai dengan semangat yang mereka miliki seperti ketika mereka membawa lambang masing-masing toh tujuannya adalah sama yaitu kemanusiaan. (AZ3)

Palang atau Bulan Sabit

RUU Lambang Palang Merah, Bulan Sabit atau Salib Pattee? Saat ini mungkin publik tidak banyak tahu bahwa DPR RI, yakni Komisi III tengah membahas sebuah Rancangan Undang-Undang tentang Lambang Palang Merah. Dalam sejarahnya, baru kali ini DPR membahas sebuah RUU yang hanya membicarakan tentang sebuah lambang. Sekilas RUU ini sepertinya sepele. Tapi jika ditelisik lebih jauh, fungsi lambang Gerakan itu ternyata mempunyai fungsi yang sangat vital. Ada dua fungsi dari lambang Palang Merah itu: Pertama, sebagai tanda pelindung, yaitu untuk memberikan perlindungan berdasarkan Hukum Perikemanusiaan Internasional kepada orang dan objek dari divisi kesehatan angkatan bersenjata, Perhimpunan Nasional, Internatinal Committee of the Red Cross (ICRC), dan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). Kedua, sebagai tanda pengenal, yaitu untuk mengidentifikasi orang dan objek lain yang terkait dengan Gerakan Kemanusiaan ini.

Melihat fungsi Lambang itu, jelas sekali bahwa lambang Palang Merah mempunyai efek yuridis yang tidak dapat dikesampingkan. Namun kemudian, dalam perkembangannya, sejak Konferensi Internasional I diselenggarakan pada 26 Oktober 1863, dengan diikuti delegasi dari 14 negara, dimana salah satu hasil resolusi Konferensi ketika itu menerima lambang palang merah dengan latar belakang putih sebagai lambang khusus, yang kemudian pada Agustus 1864 resolusi itu menjadi perjanjian internasional (Treaty), yang menjadi Hukum Perikemanusian Internasional yang pertama, sampai akhirnya selama perang Rusia kontra Turki pada tahun 1876-1878, Turki mendeklarasikan lambang bulan sabit merah dengan latar belakang putih sebagai pengganti lambang palang merah latar belakang putih. Saat itu, kedua lambang berbeda itu dapat diterima sebagai lambang kemanusiaan dalam konflik.

Pada tahun 1990-an, mencuat ke permukaan terkait kenetralan dari palang merah dan bulan sabit merah di beberapa daerah konflik yang pelik. Ketika itu, palang merah kerapkali diidentikkan sebagai simbol Kristen. Sebaliknya, bulan sabit juga kerapkali diidentifikasikan sebagai simbol Islam. Akhirnya, pada tahun 1999 Konferensi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional membentuk Kelompok Kerja Gabungan dari Negara dan Perhimpunan Nasional mengenai lambang yang dapat diterima semua negara. Hasilnya, disepakati lambang tambahan ketiga yang tidak memiliki konotasi negara, politik atau agama apa pun. Baru pada Konferensi Diplomatik pada Desember 2005, diterima Protokol III tambahan untuk Konvensi Jenewa yang menciptakan lambang tambahan disamping lambang palang merah dan bulan sabit merah, yaitu kristal merah.

Dalam tulisan ini, penulis tidak hendak mengajak pembaca untuk memunculkan polemik baru terkait lambang palang merah. Tapi penulis ingin agar kita menelaah secara obyektif dan kritis di balik perdebatan lambang Gerakan di atas sampai-sampai menghabiskan waktu selama kurang lebih 15 tahun (1990-2005). Kemudian artikulasi apa sehingga Turki menggunakan bulan sabit merah sebagai lambang gerakan kemanusiaan mereka? Kenapa pula digunakan salib merah dengan panjang silang yang sama? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait aspek historis serta pemaknaan lambang-lambang tersebut.

Bulan Sabit atau Salib Pattee?
Opini publik telah menganggap bahwa bulan sabit (al-Hilaal) sebagai simbol Islam. Ia kerapkali dipertentangkan dengan lambang salib dalam Perang Salib (The Crusades). Bagi kaum Muslimin menghancurkan salib merupakan aksi simbolis untuk menunjukkan kekalahan Kristen dan kemenangan Islam. Saladin dipuji oleh Ibnu Jubayr dalam ode kemenangan dalam karyanya karena telah menghancurkan salib mereka dengan kekuatan militernya di Hittin. Ibn Abi Thayyi menceritakan tentang salib yang direbut di Hittin, “Saladin membawa pulang sebuah salib sebagai rampasan perang, yang berupa sepotong kayu berlapis emas dan dihiasi dengan batu-batu berharga, yang menurut mereka telah menjadi tempat penyaliban mereka. Salib berlapis emas yang ada di Kubah Batu tidak diturunkan dengan perlahan.” Ibnu Saddad menjelaskan bahwa salib itu dilemparkan ke tanah meski ukurannya sangat besar.

Setelah merebut Yerusalem, Saladin mengirim lambang-lambang kemenangan besarnya kepada khalifah di Baghdad. Lambang kemenangannya yang paling berharga adalah salib yang dipasang di puncak Kubah Batu di Yerusalem, “Salib yang terbuat dari tembaga dan dilapisi dengan emas itu dikubur di bawah gerbang Nubain (di Baghdad) dan selanjutnya diinjak-injak.”[1] (Carole Hillenbrand, 2005, terj.)

Menariknya, dalam bukunya yang mendapatkan penghargaan King Faesal itu, Hillenbrand memberikan catatan dari hasil penelitiannya yang cukup mengejutkan, bahwa di dalam retorika kaum Muslim ini, yang dijadikan pesaing salib Kristen adalah Alqur’an atau menara. Bukan bulan sabit, seperti yang terjadi kemudian. Meskipun pada awal abad kesebelas, ketika katedral Armenia Ani di timur Anatolia diubah menjadi sebuah masjid, salib di puncak kubahnya diturunkan dan diganti dengan bulan sabit perak.[2]

Sudut pandang historis di atas, sepertinya mengilhami Buku The Complete Dictionary of Symbols untuk menyebut bulan sabit sebagai a symbol of Islamic expansion[3] (Jack Tresidder, 2005). Tampaknya Buku itu merujuk kepada fakta sejarah dimana Islamic Empire Turki Ustmani melakukan perluasan wilayahnya ke Eropa dengan membawa bendera berlambangkan bulan sabit merah.

Kendati pun demikian, The Complete Dictionary of Symbols menyebutkan bahwa bulan sabit bukanlah monopoli simbol Islam. Pada tahun 341 SM, di Byzantium mata uang koin dicetak dengan lambang bulan sabit dan bintang.[4] Selain itu, dalam budaya Hindu dan Celtic, bulan sabit sebagai lambang yang akan mengubah kepada keabadian. Di Mesir, bulan sabit dan cakram melambangkan kesatuan ketuhanan (divine unity). Sementara dalam dewi-dewi Yunani dan Romawi, mengenakan lambang bulan sabit pada rambut mereka sebagai simbol keperawanan dan kelahiran. Demikian pula pada Maria Sang Perawan yang menggunakan lambang bulan sabit sebagai simbol kesucian.

Meski penelusuran akar historis The Complete Dictionary of Symbols di atas menunjukkan bahwa lambang bulan sabit itu bukan monopoli Islam, tetap saja statemen awal penjelasannya adalah, “Crescent, the emblem of Islam, signifying divine authority, increase, ressurection and, with a star, paradise. Karena itu, menurut al-Mausu’ah al-’Arabiyyah al-’Alamiyyah, pada era sekarang ini, bulan sabit telah menjelma menjadi syi’aar (simbol) umat Islam. Lantas al-Mausu’ah menjelaskan landasan syar’i (aspek dalil) bulan sabit (al-hilaal) sebagai simbol Islam, yaitu dengan merujuk kepada akar kata al-Ahillah, yakni bentuk plural daril al-hilaal dalam Surat Al-Baqarah ayat 189. Dengan bulan sabit itu, sambung al-Mausu’ah, waktu-waktu haji, puasa, membayar zakat dan kafarat dan bentuk ibadah lainnya dapat ditentukan. Dan inilah kenapa ayat itu menyebut kata al-Ahillah.[5]

Tampak bahwa lambang bulan sabit, sebagaimana juga produk budaya lainnya, dalam pemaknaannya di kemudian hari mengalami penyempitan. Saat ini, mindset publik, baik kalangan Muslim maupun non-Muslim, menilai bahwa bulan sabit merupakan wujud Islam dalam persimbolan. Maka wajar saja jika dalam konteks lambang Gerakan di Indonesia ada mainstream agar bulan sabit dipergunakan sebagai lambang pengganti salib merah dengan panjang silang yang sama. Maka pada 8 Juni 2002 di Jakarta dideklarasikan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) yang diketuai dr. Basuki Supartono. Seperti mengulang perdebatan yang sudah-sudah, pihak Palang Merah Indonesia langsung bereaksi atas gawean BSMI itu. PMI minta agar penggunaan lambang bulan sabit merah di Indonesia dihentikan. Alasannya, menurut PMI, dalam satu negara hanya diperkenankan menggunakan salah satu lambang Gerakan, yaitu Palang Merah atau Bulan Sabit. Dalam keterangan persnya, PMI juga menegaskan bahwa PMI aka terus melakukan kerja-kerja kemanusian berdasarkan: kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan, tanpa membedakan agama,bangsa, suku bangsa, dan seterusnya.

Sika
p reaktif yang ditunjukkan PMI di atas, kian mengesankan kecemasan akan atribut bulan sabit yang tidak netral dan berafiliasi ke agama tertentu. Hanya saja PMI lupa bahwa netralitas simbol salib merah dengan panjang silang yang sama pun kerap dipertanyakan, bukannya hanya dalam konteks keindonesiaan tapi konteks internasional. Sekadar bahan renungan bersama, The Complete Dictionary of Symbols menyebutkan bahwa salib (cross) merupakan lambang keimanan Kristen. Selain itu, salib juga simbol kosmos kuno dan universal. Artinya, seperti juga lambang bulan sabit, pada awalnya salib bukanlah monopoli simbol Kristen. Sekadar menyebut contoh, di China, salib di dalam segi empat melukiskan bumi dan stabilitas. Di India, salib pernah menjadi lambang Hindu yakni lambang tongkat api Dewa Agni.[6] Bahkan lebih tajam lagi, lambang salib merah dengan panjang silang yang sama yang sekarang dipakai lambang Gerakan di dunia internasional dan juga di Indonesia adalah lambang salibnya Ksatria Templar (Knights of Templar), yang menurut salah satu buku paling kontroversial pada abad 20 Holy Blood Holy Grail disebutkan, bahwa para Templar merupakan lambang dan perwujudan yang sempurna dari nilai-nilai agama Kristen.[7] Selain itu para Templar juga didefinisikan sebagai sosok pejuang yang memegang peranan terpenting dalam Perang Salib, dan lebih dari itu mereka dikenal sabagai Ksatria Kristus.[8] Terlepas dari kontroversi di kalangan internal teolog Kristen atas misteri yang menyelimuti Ksatria itu, patut diingat bahwa pada tahun 1146 M, kelompok Templar memakai gambar salib merah yang terkenal, yaitu salib dengan panjang silang yang sama (salib pattee). Dengan salib pattee yang digambarkan pada pakaian mereka, para ksatria ini menemani Raja Louis VII dari Prancis pada saat Perang Salib. Pada saat inilah mereka menetapkan karir mereka untuk semangat berperang dengan sifat membabi buta yang menggila, serta kesombongan yang membahayakan.[9]

Alhasil, harus diakui, adalah ahistoris jika mengatakan salib merah dengan panjang silang yang sama merupakan lambang Gerakan yang netral. Demikian pula, ahistoris jika mengatakan bulan sabit merah sebagai lambang Gerakan yang netral. Lantas harus bagaimana? Dalam konteks inilah urgensi RUU tentang Lambang Palang Merah digulirkan, untuk kemudian secara yuridis lambang Gerakan di Indonesia dapat didefinitifkan, sehingga tak ada saling klaim terkait lambang gerakan kemanusian di negeri ini. Dengan adanya Protokol III untuk Konvensi Jenewa, dimungkinkan penggunaan lambang palang merah dan bulan sabit merah secara bersamaan.

Akhirnya, tulisan di atas tidak dimaksudkan untuk memprovokasi pihak manapun. Hanya saja, tulisan di atas diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemegang kebijakan di DPR dalam merumuskan lambang Gerakan di Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan aspek agama, budaya, dan kondisi bangsa Indonesia yang plural ini, sehingga tidak memicu gejolak di kemudian hari. Semoga.

——————————————————————————–

[1] Carole Hillenbrand, The Crusade; Islamic Perspective, terj. Heryadi, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), cet. Ke-1, h. 381-382

[2] Ibid, h. 385

[3] Jack Tresidder (General Editor), The Complete Dictionary of Syimbols, (San Francisco: Chronicle Books LLC, 2005), p. 127

[4] Ibid.

[5]al-Mausu’ah al-’Arabiyyah al-’Alamiyyah (Ensiklopedi Arab Internasional), (Riyadh: Muassasah A’maal al-mausu’ah, 1999), Jilid 26, cet. Ke-12, h. 113

[6] Jack Tresidder (General Editor), op. cit., p.130

[7] Henry Lincoln ect, Holy Blood Holy Grail,terj. Isma B. Koesalamwardi, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), cet. Ke-1, h. 60

[8] Ibid., 55, 61

[9] Ibid., h. 63

oleh : Mochamad Ilyas (bekerja di DPR RI)

Perhimpunan Kemanusiaan di Indonesia

Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) merupakan organisasi non pemerintah, sama seperti Palang Merah Indonesia (PMI). ini yang mesti dipahami oleh masyarakat. Pesan itulah yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Depkes RI Bpk Rustam Pakkaya. dari info tersebut, tim BSMI merumuskan kembali analisa organisasinya.

Baik BSMI maupun PMI Keduanya sama- sama diakui de jure maupun de facto. BSMI terdaftar di Departemen Hukum dan Ham dan masuk dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara RI, sedang PMI melalui Kepres RI ditahun 50-an (saat itu pemerintahan demokrasi terpimpin). BSMI pun telah terdaftar di Departemen Dalam Negeri sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan. tidak dapat dielakkan sejarah kolonialisme Belanda

Ketum BSMI,Menkes RI,Kepala Pusat Penangg Krisis Depkes RI

Ketum BSMI,Menkes RI,Kepala Pusat Penangg Krisis Depkes RI

membawa lambang Palang Merah masuk ke Indonesia (Hindia Belanda) waktu itu, dan sebagian laskar kecil Palang Merah membantu melawan penjajah. dan Palang Merah juga digunakan untuk membebaskan tawanan Belanda serta warga asing yang ditahan Jepang yang kemudian Belanda melancarkan Agresinya berkali-kali. Bulan Sabit Merah Indonesia yang usianya sangat muda mendapat penghargaan tertinggi, para relawannya mendapat Satya Lencana Bidang Kesehatan/Sosial di tahun 2005 dan melanglang buana membawa nama besar Indonesia ke beberapa negara konflik/bencana seperti Irak, Pakistan, Libanon dan terakhir adalah Gaza-Palestina.

Kedua lembaga ini sama-sama memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia, sangat arif tidak ada mana yang lebih dahulu ada maupun lembaga yang baru hadir. wacana satu negara satu lambang kemanusiaan adalah agenda internasional yang ditujukan sebenarnya untuk menghindari penyimpangan lambang tersebut sebagai tanda pengenal kemanusiaan, namun pemikiran parsial timbul dimana-mana bahwa selain lambang A yang sudah muncul maka haram lambang B, tidak boleh ada lambang lain yang ‘diakui’. Guru Besar Fakultas Hukum UI Prof. Sri Setiarini memandang bahwa dalam Konvensi Jenewa jelas-jelas tidak ada klausul satu negara satu lambang, yang ada hanyalah protokol-protokol tambahan diluar Konvensi Jenewa yang mengatur penggunaan untuk negara-negara, maka keliru bila satu negara satu lambang berdasarkan Konvensi Jenewa. Untuk internal suatu negara maka BSMI dapat diakui berdasarkan eksistensi dan kontribusi kepada negara.

Pemikiran komprehensif dibutuhkan dalam memahami rumitnya persoalan ada tidaknya, legal atau ilegal, haram atau tidak haram, sebuah lembaga kemanusiaan di Indonesia. Negara ini menjunjung tinggi demokrasi kebebasan dan multikultur. Jika BSMI dianggap LSM maka sebenarnya PMI juga LSM, keduanya sama-sama tidak mendapatkan APBN, bahkan alat kesehatan maupun sarana milik negara justeru banyak digunakan oleh PMI. Kritik disampaikan Menteri Kesehatan RI bahwa terjadi tarik menarik kepentingan Fasilitas Transfusi Darah yang banyak ‘dikuasai’ PMI sementara alatnya adalah milik negara dan masyarakat mengatakan bahwa banyak kendaraan operasional PMI yang ber plat merah. kedua lambang Palang Merah maupun Bulan Sabit Merah sama-sama diakui. sangat tidak fair jika anggapan bahwa BSMI lembaga pengekor atau plagiat, disisi lain kontribusi yang diberikan berdasarkan semangat kemanusiaan untuk membangun bangsa ini untuk lebih baik.

Diatas hukum adalah moral dan moral merupakan bahasa nurani, keikhlasan dan integritas relawan BSMI maupun PMI patut kita hargai dengan semangat yang mereka miliki seperti ketika mereka membawa lambang masing-masing toh tujuannya adalah sama yaitu kemanusiaan. (AZ3)

Dukungan Menteri Kesehatan RI kepada BSMI

Menteri Kesehatan RI Prof Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) mendukung eksistensi BSMI atas dasar kemanusiaan dan demokrasi di Indonesia. Apalagi BSMI sudah berusia 7 tahun yang sudah memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Hal ini beliau sampaikan pada saat menerima kedatangan Pengurus Pusat BSMI di kantornya Departemen Kesehatan RI Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, BSMI melalui ketua umum dr. Basuki Supartono, SpOT,FICS,MARS melaporkan bantuan yang diamanahkan kepada BSMI dari Depkes RI untuk rakyat Gaza Palestina. Bantuan tersebut berupa obat-obatan dan mobil Ambulans telah disampaikan langsung oleh BSMI.

Selanjutnya BSMI juga menjelaskan program beasiswa kepada SDM ahli medis di Gaza untuk mengambil spesialisasi kedokteran di Indonesia. Ibu Menkes akan membantu memfasilitasinya dan akan ditingkatkan program tersebut menjadi ‘G to G’, yakni kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah otoritas Palestina.

Sejak aksi kemanusiaan BSMI dan lembaga kemanusiaan lainnya dari Indonesia yang komitmen membantu Gaza dan diliput oleh media-media internasional, Indonesia terangkat citranya dan makin dihormati oleh negara-negara lain di dunia. Hal inilah yang menjadi manfaat atas eksistensi BSMI di bumi pertiwi.

Terkait dengan RUU Lambang Palang Merah yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI, Menkes mengharapkan BSMI tetap berkiprah menjalankan misi kemanusiaannya karena Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan. Terakhir perjumpaan, Menkes sekali lagi mengucapkan selamat hari lahir BSMI yang ke tujuh dan mudah-mudahan beliau turut berpartisipasi pada rangkaian acara milad yang digelar oleh BSMI.

Waspadai Kanker Serviks

Kanker leher rahim (serviks) menjadi penyebab utama kematian wanita di Indonesia di antara jenis kanker dan penyakit lainnya. Momok kanker ini menghantui wanita usia 35-55 tahun atau mereka yang telah menikah atau pernah berhubungan suami istri.

Untuk meningkatkan kepedulian terhadap kanker serviks tersebut, Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) menggelar seminar tentang bahaya kanker serviks di RS Jakarta Islamic Hospital (JIH) Pasar Rebo, Sabtu (13/6).

Seminar yang juga merupakan rangkaian Milad BSMI ke VII mengundang animo para wanita dan ibu rumah tangga masyarakat di Jakarta. Sekitar dari 100 orang peserta memenuhi ruang Auditorium RS JIH untuk mendengar penjelasan dari nara sumber.

Menurut dr. Prita Kusumaningsih, SpOG, seperti halnya jenis kanker lain, keberadaan atau gejala munculnya kanker ini kerap menyerupai penyakit biasa. Terkadang, kanker ini tidak disadari oleh wanita sehingga kanker sudah mengendap di rahim.

“Gejala-gejala seperti itu kerap kali diacuhkan atau dianggap gejala biasa. Gejala yang sering terjadi adalah keputihan yang sering, pendarahan setelah senggama dan tersa pegaal di daerah perut bawah. Sikap waspada dan tanggap terhadap kanker ini merupakan langkah-langkah yang dianjurkan dunia medis,” jelas dr. Prita yang juga menjadi ahli medis spesialis kandungan di RS JIH.

Untuk pencegahan, lanjut dr. Prita, disarankan bagi para wanita untuk melakukan pap-smear. Pemeriksaan dengan pap-smear sangat mudah, murah, cepat dan tidak menimbulkan rasa sakit. Terlebih, peluang kesembuhannya tinggi dan disarankan memeriksakan rahim cengan pap-smear rutin setahun sekali.

“Namun,pemeriksaan pap smear merupakan pencegahan sekunder, sedangkan pencegahan primer kanker serviks tetap harus dengan di berikan vaksinasi secara cermat,” ujar dr. Prita kepada peserta seminar. (dian)

Post Navigation

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.